Main Article Content

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan meneliti masalah kebijakan pemerintah melalui komunikasi Pemerintah Kota Medan dalam memberantas penyakit masyarakat dalam hal ini prostitusi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi, dan menggunakan teori komunikasi. Penelitian ini bertujuan menganalisa masalah penyakit masyarakat prostitusi di Kota Medan, dan bagaimana cara penanggulangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit masyarakat prostitusi sulit di berantas kerna beberapa factor yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan/skill (tidak punya keahlian), faktor agama (kurangnya pendidikan agama).  

Keywords

Komunikasi Pemerintah Kota Medan Penyakit Masyarakat

Article Details

How to Cite
M. Agha Novrians, & Mailin. (2020). Komunikasi Pemerintah Kota Medan Dalam Menanggulangi Penyakit Masyarakat. AL-HIKMAH: Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Budaya, 11(1), 29-35. https://doi.org/10.32505/hikmah.v11i1.1829

References

  1. Abd al-Wahab al-Khalaf. (1992). Ilmu Ushul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam
  2. Abd. Al-Qadir Audah. (2005). Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika.
  3. Abū Husayn Ahmad bin Fāris bin Zakariyah. (1972). Mu'jam Maqāyis al-Lugahat, jilid II.
  4. Akhirul Aminullah, dkk. (2014). Model Komunikasi, Sifat Arogansi dan Etika Komunikasi Pemerintah Menuju Pelayanan Prima, Jurnal Komunikasi, Volume 12, Nomor 2.
  5. Alam A.S. (1984). Pelacuran dan Pemerasan, Studi Sosiologi dan Eksploitasi Manusia Oleh Manusia, Bandung: Alumni.
  6. Ali Mahfudh. (1962). Hidayatul al-Mursyidin, Qairo: Daar Al- Kitab al-Araby.
  7. Ali, Z. (2007). Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika
  8. Al-Nawawiy. (1972). Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawy, Beirut: Dar al-Fikr
  9. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung:Penerbit Sinar Baru Algensindo Offset.
  10. Alwi, H. (2001). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
  11. Annisa, D.S. (2016). Presentasi Diri Pekerja Seks Komersial Emporium, Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sultan AGUNG Tirtayasa
  12. Ardila. (2004). Upaya Penanggulangan Prostitusi, Studi di Polresta Bandar Lampung,Jurnal Politik
  13. Aryani, D. (2015). Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal, Jurnal Kemas
  14. Badi’ah, S. (2018). Problem Solving Patologi Sosial Dalam Perspektif Islam, Jurnal Al-Adyan, Volume 13, No. 2.
  15. Buluamang, Y.M.O. & Handika, L.P. (2018). Komunikasi Pemerintahan Antar Pemerintah Daerah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT’), Jurnal Penelitian Komunikasi, Vol. 21 No. 1.
  16. Cangara, H. (2011), Pengantar Ilmu Komunikasi, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers,
  17. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990) Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
  18. Djuarsa, S. (1994). Teori Komunikasi, Jakarta: Universitas Terbuka
  19. Drajat, A. (2008). Komunikasi Islam dan Tantangan Modernitas, Medan: Cita Pustaka
  20. Effendy. & Uchjana, O. (2003). Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
  21. Fathul Bahri An-Nabiry. (2008). Meniti Jalan Dakwah: Bekal Perjuangan Para Da’i Jakarta: Amzah Bumi Aksara
  22. Harahap, N. (2011). Analitiyca Islamica, Medan: UINSU
  23. Hariyati. (2014). Upaya-upaya Pencegahan dan Pola Pencarian Pelayanan Infeksi Menular Seksual (IMS) Perempuan Pekerja Seks di Tempat Prostitusi Bandang Raya Kota Samarinda, Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Kaltim
  24. Hasan, E. (2007) Komunikasi Pemerintahan, Bandung: Refika Aditama
  25. Hasan, M. (1995) Mengenal Waktu Abnormal, Yogyakarta: Penerbit Kanisisus
  26. Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Peneitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi, Mediator, Vol. 9, No. 1
  27. Henslin, J.M. (2006). Sosiologi dengan Pendekatan Membumi, Jilid I, Jakarta: Erlangga
  28. Hidayat, M. (2016) Model Komunikasi Kyai Dengan Santri Di Pesantren, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Volume 2 Nomor 6, Mesir: Mustāfa al-Bābi al-Halab wa Awlāduh
  29. HS. Hasibuan. (2008). Kurban Sebagai Wujud Pengabdian Tertinggi Manusia; Kajian Historis, Padang: Makalah Khutbah Idul Adha
  30. Huraerah, A & Purwanto. (2006) Dinamika Kelompok, Bandung, PT.Refika Aditama
  31. Ibn Qayyim al-Jauziyah. (1998). `Aun al-Ma`bud ; Syarh Sunan Abi Daud, juz I2, Beirut Daral-Fikr.
  32. Jumantoro, T. (2002). Kamus Ilmu Hadits. Jakarta: Bumi Aksara
  33. Kholil, S. (2007). Komunikasi Islam, Bandung: Cita Pustaka.
  34. Khumaerah, N. (2017). Patologi Sosia Pekerja Seks Komersial (PSK) Perspektif Al-Qur’an, Jurnal Al-Khitabah, Vol. III No. 1
  35. Latif, N. (1979). Teori dan Praktek Dakwah Islamiyah, Jakarta: Firma Dara
  36. Liliweri, A. (2011). Komunikasi Serba Ada Serba Makna, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
  37. Lumenta B. (1998) Penyakit, Citra Alam dan Budaya.Tinjauan Fenomena Sosial, Cet. I, Jakarta: Kanisius
  38. Masyari, A. (1993). Butir-Butir Problematika Dakwah Islamiyah, Cetakan 1 Surabaya: Bina Ilmu
  39. Muhammad, A. (2008). Komunikasi Organisasi, Jakarta: Bumu Aksara
  40. Mulyana, D. (2011). Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Bandung: Remaja Rosda Karya
  41. Munawaroh, S. (2010). Pekerja Seks Komersial (PSK) di Wilayah Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Dimensia
  42. Muri’ah, S. (2000). Metodelogi Dakwah Kontemporer, Yogyakarta, Mitra Pustaka
  43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2000 Tentang “Penertiban dan Penindakan Penyakit Masyarakat”, Bukittinggi: DPRD dan Pemko
  44. Perda Kota Medan No. 6 Tahun 2003 “Tentang Larangan Gelandangan, Pengemis Serta Tuna Susila”, Medan: DPRD dan Pemko
  45. Pranata, Y.A. (2018). Model Komunikasi Dinas Pariwisata Surakarta Dengan Pelaku Usaha Dan MUI Dalam Pengembangan Hala Tourism Di Kota Surakarta, IAIN Surakarta
  46. Purnamawati. (2013). Perilaku Pencegahan Penyakit Menular Seksual di Kalangan Wanita Pekerja Seksual Langsung, Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional
  47. Raay, C.V. (2004). Sebuah Memoir God's Call Girl: Sang Pelacur Tuhan, Kisah Nyata Mengharukan Tentang Perjalanan Hidup Seorang Mantan Biarawati Yang Menjadi Pekerja Seks Komersial, diterjemahkan oleh Hikmi Akmal, Australia: Harper Collins Publishers.
  48. Ramadani. (2018). Penanganan Pekerja Seks Komersial Ditinjau dari Perda Kota Medan No 6 Tahun 2003 Tentang Larangan Gelandangan, Pengemis Serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan, Repositori Institusi USU, Universitas Sumatera Utara,
  49. Ramayulis. (1994). Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia
  50. Rasid, A. (2011). Konseptualisasi Etika Dalam Politik Perspektif Komunikasi Islami, Jurnal Dakwah Vol. 5 No. 2.
  51. Rusdiana (2014). Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya dengan Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda, eJournal Ilmu Sosiatri
  52. Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas Dan Informasi Publik. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 3, No. 1
  53. Siregar, A. (1983). Dolly Membelah Pelacuran Surabaya, Kasus Komplek Pelacuran Dolly, Jakarta: Grafitipers
  54. Soejono D. (1977). Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat, Bandung: Karya Nusantara.
  55. Soelaeman, M.M. (2005). Ilmu Sosia Dasar, Bandung: PT. Refika Aditama.
  56. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta
  57. Suhandang, K. (2004) Public Relation Perusahaan, Bandung: PT. Nusa Cendikia Senjdjaya
  58. Sulistyaningsih. Endang & Swasono, Y. (1993). The Seks Industry, Prostituation and Development in Indonesia, Laporan Penelitian Untuk Mahasiswa Mahido, Bangkok
  59. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
  60. Walgito, B. Pengantar Psikologi Umum, Yogyakarta: Andi
  61. Wirawa, S. (1993) Sarwono, Sosiologi Kesehatan: Beberapa Konsep Beserta Aplikasinya, Bandung: Gajah Mada University Pres, Cet I
  62. Zakri, A.B. (1982). Da’watul Ilal Islam, Bairūt: Maktabat Dār al-‘Arabiyah