Article Sidebar

Submitted
Feb 21, 2021
Accepted
Jun 21, 2021
Published
Jun 21, 2021
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 2435 Download : 2032

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, yang dapat diketahui dari tingkat kemandirian, efektivitas dan efisiensi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kabupaten Aceh TImur. Penelitian ini menggunakan data  skunder yang bersumber dari laporan realisasi anggaran Kabupaten Aceh Timur dari tahun 2010 sampai dengan 2018. Data dianalisis dengan menggunakan   rasio kemandirian daerah ,tingkat  efektivitas dan efisiensi. Hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Timur  untuk anggaran masih besar dibandingkan realisasi, kemudian untuk subsidi di pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman mengalami perkembangan setiap tahun demikian juga  belanja daerah,yang setiap tahun meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sedangkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Timur berdasarkan hasil perhitungan rasio masuk pada kriteriabelum mandiri, belum efektif tetapi sudah efisien.

Article Details

How to Cite
Krisniawati, K. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN ACEH TIMUR. IHTIYATH : Jurnal Manajemen Keuangan Syariah, 5(1). https://doi.org/10.32505/ihtiyath.v5i1.2572

References

  1. Halim, Abdul. (2012), Akuntansi Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
  2. Halim, Abdul, dan Kusufi. (2014), Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
  3. Kementrian Dalam Negeri. (2011), Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta
  4. Lasminingsih. (2014), Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah, Jurnal EMBA, Vol 7. No 2. Hal 23-33.
  5. Mardiasmo. (2012), Akuntansi Sektor Publik, Penerbit BPFE Yogyakarta.
  6. Mahmudi, (2019), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penerbit UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
  7. Mashun, Mohammad. (2014). Pengukuran Kinerja Sektor Publik.Penerbit BPFE, Yogyakarta.
  8. Nurulafifah, 2012, Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman tahun 2006-2010, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Depdagri RI.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005.tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta.
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta.
  14. Saragih.P. (2013), Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit Fokus Media, Jakarta.
  15. Sugiyono, (2014), Metode Penelitian, Penerbit Alfabeta, Bandung.
  16. Undang-undang Nomor 13 tahun 2005 tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2006. Jakarta
  17. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta.
  18. Utama, Suyana.(2012). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2001-2006.
  19. Zulkarnain.M. Astuti. Y dan Wiriani.E. (2019).Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Langsa. Jurnal Samudra Ekonomika. Vol 3.No. 1. Hal 65-73.