Article Sidebar

Submitted
Aug 2, 2023
Accepted
Dec 24, 2023
Published
Dec 25, 2023
Download
pdf
Statistic
Read Counter : 67 Download : 38

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

In carrying out the task of arresting the existence of standard operating procedures, with the existence of standard operating procedures, it can build a methodical, deliberate, measurable, and representable framework according to the legal basis that guides it. In its implementation, there are many violations regarding standard operating procedures. One example is in the case of arrests that do not meet the standard procedures, and if the standard operating procedures are violated, then of course there is accountability that must be carried out. The results of this study aim to determine what forms of violations of standard operating procedures result in death in the arrest process and liability for violations of standard operating procedures that result in death in the arrest process by the police based on the study of decision number 91/Pid.B/2021/PN.Koto baru. The method used is normative jurisprudence, which is legal research aimed at written regulations. This regulation is closely related to the library because it requires secondary material from the library. Based on the results of the research, it can be concluded that the defendant did not comply with the procedures in accordance with what has been regulated in the law and Perkapolri. And in terms of criminal responsibility regarding the verdict handed down by the judge to the defendant, it is in accordance with Article 354 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code on serious maltreatment charged to the defendant and in accordance with the applicable elements.

Keywords

Decision District Court Standard Operating Procedures

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

How to Cite
fathanah, P., Sukmareni, & Fitri Z, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Standar Operasional Prosedur Pada Proses Penangkapan. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam, 8(2), 132-151. https://doi.org/10.32505/legalite.v8i2.6848

References

  1. Arifin, Zainal, and Hary Masrukin. “Analisis Kewenangan Polri Dalam Melakukan Penyidikan Penangkapan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Kabupaten Nganjuk).” Mizan: Jurnal Ilmu Hukum 7, no. 2 (April 24, 2019): 43–50. https://doi.org/10.32503/mizan.v7i2.462.
  2. Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. “Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum dan Pelayanan Publik.” Jurnal Pengabdian West Science 2, no. 06 (June 28, 2023): 427–41. https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.412.
  3. Dewi, Maisinta, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. “Tinjauan Yuridis Mengenai Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Tindakan Diskresi Tembak Ditempat Oleh Petugas Kepolisian Terhadap Terduga Tindak Pidana Narkotika.” Jurnal Komunitas Yustisia 4, no. 2 (August 20, 2021): 635–45. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38159.
  4. Hendra, Hendra, Adhi Wibowo, and Otong Rosadi. “Pertanggung Jawaban Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Polri Dalam Pelaksanaan Tugas (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polda Sumbar)” 2, no. 4 (March 3, 2019): 388–99.
  5. Hidayat, Arman, Syahruddin Nawi, and Nasrullah Arsyad. “Penyalahgunaan Pemakaian Senjata Api Oleh Aparat Kepolisian.” Journal of Lex Theory (JLT) 3, no. 2 (December 30, 2022): 85–97. https://doi.org/10.52103/jlt.v3i2.1514.
  6. Ilham, Muhamad. “Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Perintah Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Journal Law of Deli Sumatera 1, no. 1 (2021): 1–13.
  7. Ismansyah, Ismansyah. “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pelaksanaan Kewenangan Kepolisian.” Jurnal Demokrasi 7, no. 2 (October 1, 2008): 137–38.
  8. Lewansorna, Dames, Elsa Rina Maya Toule, and Margie Gladies Sopacua. “Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (March 31, 2022): 79–90. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i1.898.
  9. Mabel, Wamilik, Syafrudin Kalo, Madiasa Ablisar, and M. Ekaputra. “Kebijakan Tembak Di Tempat Terhadap Pelaku Kejahatan 3C Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan.” DOKTRINA: JOURNAL OF LAW 4, no. 2 (October 30, 2021): 84–101. https://doi.org/10.31289/doktrina.v4i2.4334.
  10. Munandar, Syaiful, and Azriadi Azriadi. “Standar Operasional Prosedur Penangkapan Oleh Anggota Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana.” Pagaruyuang Law Journal 5, no. 2 (February 1, 2022): 144–55. https://doi.org/10.31869/plj.v5i2.3153.
  11. Noferina, Dea. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Oknum Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat Dengan Senjata Api Berdasarkan Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/Pn.Kbr (Studi Kasus Pengadilan Negeri Koto Baru).” Skripsi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, 2022. http://repository.ummy.ac.id/id/eprint/369/.
  12. Oka, A. A. Ngurah Manik, Made Sugi Hartono, and Muhamad Jodi Setianto. “Peran Propam Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Kepolisian Reso.” Jurnal Komunitas Yustisia 5, no. 2 (August 26, 2022): 515–30. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51674.
  13. Pranata, Dopi, and Mahfud Mahfud. “Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang).” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 6, no. 4 (November 20, 2022): 368–76.
  14. Pratiwi, Diah Reski. “Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anggota Kepolisian Negara Yang Menyalahi Standar Operational Prosedur Tembak di Tempat.” Universitas Bosowa Makassar, 2022.
  15. Rifqi, Muhammad Jazil. “Multitafsir Penyebab Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga : Perlukah Visum et Repertum Psikiatrikum Dalam Pembuktian?” Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam 7, no. 1 (July 24, 2022): 59–75.
  16. Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini. “Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana.” Legalitas: Jurnal Hukum 13, no. 2 (December 31, 2021): 222. https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293.
  17. Wicaksana, Arief Ryzki. “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan.” Jurnal Sosiologi Dialektika 13, no. 2 (2018): 114–21. https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.114-121.
  18. Yudiastuti, Novitasari, and Widhi Cahyo Nugroho Nugroho. “Pertanggungjawaban Polri Terhadap Penyalahgunaan Senjata Dalam Bertugas.” SOSIALITA 2, no. 1 (May 27, 2023): 61–74.