Main Article Content

Abstract

The Constitutional Court as the first and the last state administrative court in Indonesia was given the obligation by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (Constitution) to decide the opinion of the House of Representatives (DPR) regarding alleged violations by the President according to the Constitution. The Constitution has instructed the Constitutional Court to be in the midst of the DPR and the People's Consultative Assembly (MPR) in the mechanism of dismissal of the President, so that the dismissal of the President depends on the MPR decision and does not refer to the decision of the Constitutional Court. The possibility of the MPR to annul the ruling of the Constitutional Court is a gap for experts in constitutional law to debate the legal force of the decision of the Constitutional Court in the mechanism of dismissal of the President. However, it should be understood that the Constitutional Court in terms of dismissal of the President only provides a legal review, so the decision is final and legally binding, where the decision can be a consideration for the MPR in making decisions on the political side.


Keywords: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Impeachment


Abstrak: Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan administrasi negara pertama dan terakhir di Indonesia diberi kewajiban oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 untuk memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden menurut Konstitusi. Konstitusi telah memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk berada di tengah-tengah DPR dan Dewan Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam mekanisme pemberhentian Presiden, sehingga pemberhentian Presiden tergantung pada keputusan MPR dan tidak mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan MPR untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah celah bagi para ahli hukum konstitusional untuk memperdebatkan kekuatan hukum dari keputusan Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme pemberhentian Presiden. Namun, harus dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal pemberhentian Presiden hanya memberikan tinjauan hukum, sehingga putusannya bersifat final dan mengikat secara hukum, dimana putusan tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi MPR dalam mengambil keputusan di sisi politik.


Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat,Impeachment

Keywords

Mahkamah Konstitusi , Majelis Permusyawaratan Rakyat Impeachment

Article Details

Author Biography

Irwansyah & Shela Natasha, Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

Fakultas Syariah dan Hukum UIN SU Medan

How to Cite
Shela Natasha, I. &. (2018). KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM PEMBERHENTIAN PRESIDEN. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan, Dan Ekonomi Islam, 10(1), 19-33. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v10i1.869

References

  1. Bahder Johan Nasution. 2012. Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Mandar Maju
  2. Denny Indrayana. 2008. Negeri Para Mafioso: Hukum Di Sarang Koruptor. Jakarta: Kompas
  3. Hamdan Zoelva. 2014. Impeachment Presiden (Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945). Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press
  4. Ikhsan Rosdaya Parluhutan Daulay. 2006. Mahkamah Konstitusi-Memahami Keberadaannya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta
  5. Maruarar Siahaan. 2011. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
  6. Mukhlish dan Moh. Saleh. 2016. Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia. Malang: Setara Press
  7. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan Kehakiman) Jakarta: Sektretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
  8. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
  9. Soimin. 2009. Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Yogyakarta: UII Press
  10. Sumarsono S., dkk.. 2001. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
  11. Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
  12. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  13. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
  15. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden
  16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
  17. Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib
  18. Abdul Wahid. 2014. Independensi Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jurnal. Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014
  19. Jimly Asshiddiqie. 2005. Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Laporan Penelitian Kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta
  20. Moh. Saleh. 2012. “Putusan” Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat DPR RI Mengenai Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presideni. Jurnal. Jurnal Konstitusi Volume 1 Nomor 1 November 2012
  21. Muhammad Imam Nasef. 2010. Mekanisme Impeachment di Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 (Kajian Atas Kolaborasi Proses Politik dan Proses Hukum dalam Mekanisme Impeachment). Jurnal. Jurnal Konstitusi PSHK-FH Universitas Islam Indonesia: Vol. III, No. 2, November 2010