Article Sidebar

Submitted
Jun 17, 2025
Accepted
Sep 11, 2025
Published
Sep 22, 2025
Download
Pdf
Statistic
Read Counter : 80 Download : 33

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

The main problems in the implementation of the e-Court system in the Religious Court are the limited information technology infrastructure, technical constraints, and low digital literacy of the parties to the case. This condition creates a gap between the goal of digitizing the judiciary and the reality of implementation in the field. This study aims to examine the implementation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation Number 7 of 2022 concerning the administration of cases and electronic trials at the Religious Court under the jurisdiction of the Banten High Court of Religion. The method used is juridical-empirical with a qualitative approach, through data collection in the form of in-depth interviews and direct observation at six Religious Courts in the jurisdiction. The results of the study show that e-Court is able to improve the efficiency of administration and trial processes, but still faces obstacles in the form of limited infrastructure, lack of digital literacy of the parties, and lack of ongoing technical support. The contribution of this research lies in providing comprehensive strategy recommendations through strengthening infrastructure, increasing user capacity, and policy socialization so that the implementation of e-Court can be more equitable, effective, and support the realization of a fast, transparent, and fair judicial system.

Keywords

E-Court The Religious Court Electronic Justice Reform

Article Details

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

How to Cite
Yasmita, Y., Fathonih, A., Saepulah, U., Burhanuddin, B., Ridwan, M., & Saputra, E. (2025). The Implementation of E-Court at the Banten High Religious Court: Challenges, Barriers, and Prospects within Indonesia’s Legal System. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 12(2), 431-450. https://doi.org/10.32505/qadha.v12i2.11677

References

  1. Abidin, Dodo Zaenal. "Kejahatan Dalam Teknologi Informasi Dan Komunikasi." Jurnal Ilmiah Media Processor, 10(2), 2015.
  2. Ariyanti, Vivi. "Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia Yang Berkeadilan Gender Dalam Ranah Kebijakan Formulasi, Aplikasi, Dan Eksekusi." Halu Oleo Law Review, 3(2), September 19, 2019, 178. https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.8654
  3. Adhani, Hani. "Mewujudkan E-Court." Hukumonline.com. Diakses 25 September 2023. https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d37e2cfe7617/mewujudkan-e-court-oleh--hani-adhani
  4. Ali, Hatta. "E-Litigasi, Redesain Praktek Peradilan Indonesia." Mahkamah Agung RI. Diakses 25 September 2023. https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-court-redesain-praktek-peradilan-indonesia
  5. Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik." Naskah Pemenang Lomba Karya Tulis Ilmiah dalam Rangka HUT IKAHI Ke-67, 4.
  6. Danuri, Muhamad, & Suharnawi. "Trend Cyber Crime Dan Teknologi Informasi Di Indonesia." Informasi Komputer Akuntansi Dan Manajemen, 13(2), 2017.
  7. Delvyan Putri Surya Ningrum, & Jamiatur Robekha. "Analisa Yuridis Dalam Kasus Kejahatan Siber Terhadap Internet Banking Di Indonesia." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora, 2(4), June 30, 2023, 765–776. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i4.2115
  8. Djatmiko, Hary. "Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca Diundangkannya Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik." Jurnal Legalita, 1(1), Agustus–Desember 2019.
  9. Direktorat Jenderal Badilag. "Optimalisasi Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui E-Court." Mahkamah Agung RI. Diakses 25 Januari 2025. https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/optimalisasi-penyelesaian-perkara-di-lingkungan-peradilan-agama-melalui-e-court-16-6
  10. I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiartha, & I Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), June 18, 2021, 372–377. https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3443.372-377
  11. Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. "Efektivitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di Pengadilan." Jurnal Ilmu Hukum, 8(2), 302–315.
  12. Khoirunnisa, Ade, Retno Arimbi Dewi, Fatya Zahra Siahaan, & Siti Samra. "Comparison of Islamic Family Law in Malaysia and Indonesia." 2, 2025, 109–120.
  13. Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, & Cliff Geraldio. "Perwalian dan Permasalahannya." Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, 5(3), November 30, 2022. https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108
  14. Mahkamah Agung RI. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.
  15. Mahkamah Agung RI. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 630/SEK/SK/VIII/2019 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Persidangan Secara Elektronik.
  16. Ponow, Owen Chrespo, Noldy Mohede, & Altje A. Musa. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Online Di Manado." Lex Crimen, X(6), 2021.
  17. Putusan, Direktori, Mahkamah Agung Republik Indonesia. "Putusan No 9/Pid.Sus/2024/PN Wgw." n.d.
  18. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  19. Rifqi, Muhamad Jazil. "Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama." Jurnal Al-Qadau, 7(1), Juni 2020.
  20. Rahmawati, Kezia Hera Putri, Adila Fitriani, & Lilik Prihatini. "Analisis Terhadap Tindak Kekerasan Berbasis Gender Online Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Intim Non Consensual." Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1(4), December 15, 2023, 795–805. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.221
  21. Rayan Makhfirah, R. Dinan. "Hak-Hak Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Akibat Merger Pada Bank Syariah Indonesia." Jurnal Syntax Transformation, 3(1), January 21, 2022, 121–128. https://doi.org/10.46799/jst.v3i1.500
  22. Rosanensi, Melati, & Lanang Sakti. "Hukum Teknologi Informasi; Karakteristik Cyberporn Anak Dalam Social Media Di Internet." Jurnal Fundamental Justice, September 29, 2021, 129–150. https://doi.org/10.30812/fundamental.v2i2.1521
  23. Seilla Nur Amalia Firdaus, Titin Suprihatin, & Encep Abdul Rojak. "Implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Mengenai Pemeriksaan Dokumen Di KUA Kecamatan Garut Kota." Bandung Conference Series: Islamic Family Law, 2(2), August 6, 2022. https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2643
  24. Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, & Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia." Wacana: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 19(2), June 20, 2016, 66–72. https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1
  25. Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiartha, & I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 2021.
  26. Suprayogi, Rizqi. "Reformasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." Indonesia Journal of Business Law, 2(1), January 25, 2023, 29–37. https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962
  27. Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi dan Pengaturan Celah Hukumnya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
  28. Sukolegowo, Pramono. "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum." Jurnal Dinamika Hukum, 8(1), Januari 2008, 30.
  29. Susanto. "Implementasi E-Court pada Pendaftaran Gugatan dan Permohonan di Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dengan Didukung Teknologi." Prosiding Seminar Nasional Humanis, 2019.
  30. Syam, Nina Winangsih. Komunikasi Peradaban. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
  31. Yunanto. "Konsep Keadilan Dalam Sengketa Harta Kekayaan Perkawinan Berbasis Kemajemukan Hukum." Masalah-Masalah Hukum, 41(2), 2012.
  32. Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.